Oleh : Mashudi, STP - Pengelolaan keuangan daerah sesungguhnya dapat memainkan peran penting dalam mengentaskan kemiskinan di daerah, akan tetapi selama 10 tahun otonomi daerah tidak banyak Kabupaten maupun Kota yang dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan di daerahnya.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Kabupaten situbondo 265.792 jiwa atau 41,63 % dari total jumlah penduduk. Pada tahun 2006 jumlah rumah tangga miskin mencapai 105,581 atau 50,11% dari total rumah tangga. Angka ini dengan jelas mennujukkan masih tingginya angka kemiskinan di Situbondo yang menjadikan Kabupaten Situbondo menjadi daerah termiskin ketiga di propinsi Jawa Timur.

Masih tingginya angka kemiskinan tersebut tidak terlepas dari rendahnya tingkat aksesbilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, hal ini ditunjukkan dengan tren kenaikan angka putus sekolah sebagai indikator pembangunan pendidikan sementara indikator rendahnya aksesbilitas kesehatan ditunjukkan dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan dan masih rendahnya angka harapan hidup. Jika dicermati lebih mendalam, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan ternyata disebabkan kecilnya alokasi APBD yang diperuntukkan masyarakat miskin dan perempuan pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Sebagai akibat dari minimnya alokasi anggaran untuk pelayanan dasar index pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Situbondo setiap tahunnya mengalami penurunan, demikian juga dengan angka putus sekolah untuk pendidikan menengah berdasarkan data BPS pada tahun 2008 mengalami penurunan. Kondisi tersebut sangat kontradiksi dengan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan birokrasi setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, dari data APBD 2009 alokasi belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan pada urusan pendidikan mencapai 90 persen dari total belanja urusan pendidikan.

Sementara jika dilihat dari kinerja pengelolaan anggaran khususnya kinerja partisipasi dan kesetaraan, Kabupaten Situbondo merupakan daerah dengan kinerja terburuk dari 41 daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia (hasil riset LBI Fitra). Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran (good Governance) di Kabupaten Situbondo masih jauh dari komitmen pelibatan masyarakat khususnya kelompok miskin dan perempuan, hal ini juga menunjukkan bahwa paradigma pemerintah Situbondo masih menganggap masyarakat hanya sebagai obyek pembangunan yang hanya diposisikan sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan.

Melalui Forum masyarakat setidaknya telah mencanangkan kesadaran publik atas pentingnya keterlibatan masyarakat terhadap proses pembangunan daerah. Bentuk kesadaran tersebut diwujudkan melalui wadah KARak’S sebagai wadah membangun komitmen diantara masyarakat untuk secara bersama-sama mendorong dan ikut berperan dalam penyelenggaran pemerintah yang lebih berpihak pada masyarakat miskin dan responsif gender. Komitmen tersebut diperkuat dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yg selama ini dilakukan.***